anti-hoax

Surabaya – Maraknya berita hoax akhir-akhir ini ternyata membuat resah. Makanya, muncul Komunitas Masyarakat Anti Hoax yang digagas oleh anak muda yang menginginkan Indonesia bebas dari berita hoax alias bohong.

Ketua Panitia Masyarakat Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho mengatakan perlawanan terhadap hoax ini membutuhkan keseriusan, karena penyebaran hoax tidak bisa dianggap sepele. Beberapa negara mengalami kerusakan dan kehancuran karena diperparah penyebaran hoax yang tidak terkendali, seperti Suriah dan negara konflik lainnya. Bahkan, mereka berencana mendeklarasikan diri di tujuh kota di Indonesia. Salah satu kota yang dibidik adalah Kota Surabaya yang sampai saat ini para relawannya sudah mencapai 60 relawan. “Tidak ada target peserta dalam komunitas ini,” kata dia.

Oleh karena itu, warga Kota Surabaya yang tertarik dengan isu itu, maka bisa bergabung dengan komunitas ini pada saat Car Free Day, Ahad, 8 Januari 2017 di Taman Bungkul Surabaya sejak pukul 06.00.

Caranya, mereka bisa langsung gabung di grup Facebook yang dikelola relawan atau kontak ke koordinator masing-masing daerah. “Di Surabaya sudah ada relawannya dan silahkan hadir dan bergabung dengan kami,” ujar Septiaji.

Menurut Septiaji, deklarasi ini untuk meningkatkan awarness dari masyarakat tentang bahaya penyebaran hoax dari norma kesusilaan, kesopanan hukum dan agama. Harapannya, masyarakat Indonesia khususnya pengguna media sosial lebih bijak dalam menerima berita, terlatih untuk mencross-check dan berhati-hati ketika menyebarluaskannya.

“Tokoh agama dan budaya, ikut aktif mensosialisasikan bahaya penyebaran hoax, karena ini bertentangan dengan ajaran agama serta b udaya Indonesia,” tutur dia.

Selain itu, mereka juga berharap aparat hukum, khususnya kepolisian, turut aktif mensosialisasikan bahaya penyebaran hoax serta konsekuensi hukumnya bagi pelaku penyebaran hoax. Bahkan, mereka berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika turut aktif menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya secara positif media sosial digunakan.

“Kementerian juga harus menjadi pintu gerbang lalu lintas internet, termasuk jika harus menghentikan situs atau akun yang dianggap merusak kebersamaan,” demikian Septiaji.