siber

Lintas-surabaya.com – Pemerintah melalui Kemenkopolhukam, sekarang ini tengah serius mengupayakan pembentukan sebuah lembaga dengan nama Badan Siber Nasional (Basinas). Nantinya, lembaga ini untuk menekan penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

Namun, dalam pembentukan lembaga tersebut, menjadi polemik, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan dinilai pemborosan anggaran.

Mengenai pembentukan lembaga tersebut, Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo (AIK) berharap, publik tidak menganggap pembentukan Badan Siber Nasional sebagai pemborosan.

“Kalau untuk pengamanan negara saya rasa tidak ada istilah pemborosan. Negara kita harus punya pengamanan di sektor siber, karena sekarang sudah masuk era persaingan empat dimensi, yaitu darat, laut, udara dan siber,” kata Samuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Menurut Samuel, potensi serangan siber dari pihak asing sangat terbuka. Apalagi sekarang ini banyak infrastruktur vital yang menggunakan sistem digital.

“Kita kan nggak mau tiba-tiba PLN mati karena serangan siber. Makanya harus kita perkuat sektor pertahanan siber, salah satunya dengan membentuk Badan Siber Nasional,” ujar Samuel Abrijani Pangerapan.

Sebelumnya, ada wacana pembentukan Badan Siber Nasional, sudah terdengar sejak Maret 2015, era Tedjo Edhy Purdjianto yang menjabat sebagai Menkopolhukam.

Tapi, waktu itu pemerintah tidak menindaklanjuti, karena ada kebijakan moratorium pembentukan badan baru. Tapi, sekarang ini, pemerintah melihat urgensi dibentuknya lembaga khusus, yang tugas dan fungsinya menjaga keamanan sektor siber.