bayar-iuran-rutin

Surabaya – Karena penetapan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA dan SMK melalui Surat Edaran Gubernur 120/71/101/2017 belum sepenuhnya efektif untuk menjawab kebutuhan anggaran di sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Jawa Timur mencoba menempuh mekanisme lain.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman menyebut akan segera mengeluarkan petunjuk teknis berisi tentang pembelanjaan anggaran sekolah.

Selain itu, juknis alias petunjuk teknis juga akan menjadi dasar sekolah untuk mencari dana-dana lain, baik melalui alumni maupun orang tua siswa.

Saiful mencontohkan, SPP SMA di Surabaya Rp135 ribu, kemudian ada orang tua secara sukarela mau tambah jadi Rp200 ribu. Sebab, keputusan gubernur terhadap besaran SPP SMA/SMK sudah bulat.

Kalaupun ada tambahan dari sekolah tetap harus ada batasnya. Apalagi unit cost yang sudah dihitung Dindik Jatim dianggap sudah cukup besar.

“Biaya Rp 4 juta per anak per tahun di Surabaya itu sudah cukup besar. Kalau siswanya seribu, anggaran sekolah sudah Rp 4 miliar se tahun,” terang mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Disinggung soal tenaga outsourcing SMA/SMK di Surabaya yang habis masa kontraknya. Saiful tegas menjawab itu bukti Pemkot Surabaya yang tidak bertanggung jawab.

Sebab, mereka diangkat dan dikontrak oleh Pemkot Surabaya. Karena itu, pemkot seharusnya berani bertanggung jawab dan membayarnya.

“Kalau memang satu tahun kontrak itu habis, harusnya kan dievaluasi. Kalau baik terus kalau tidak berhenti,” terang Saiful.