gedung-ex-pdam

Surabaya – Upaya PDAM Surya Sembada untuk mempertahankan asetnya di Jalan Basuki Rachmat 119 – 121 melalui permohonan perlawanan eksekusi terhadap penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 93/EKS/2013/PN.SBY kandas.

Majelis hakim yang diketuai Ferdinandus menolak perlawanan eksekusi yang diajukan PDAM dan menyatakan Hanny Layantara selaku terlawan sebagai pemilik lahan yang dikuasi PDAM.

Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang Garuda, Selasa (10/1/2017), hakim Ferdinandus menyatakan PDAM selaku pelawan tidak memiliki kapasitas pelawan yang tidak benar.

Alasan hakim itu didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan PDAM.

Bahwasanya, bukti itu telah dipakai pada gugatan perdata sebelumnya yang dimenangkan oleh Hanny Layantara (terlawan), hingga tingkat kasasi dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht).

Tidak itu saja, Ferdinandus juga mengesampingkan SK Walikota Surabaya Tri Rismaharini. SK itu menyatakan objek PDAM di Jalan Basuki Rachmat 119 -121 Surabaya merupakan Cagar Budaya, yang merupakan bekas Markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

“Karena lebih dulu ada putusan hakim daripada SK Wali Kota, putusan hakim juga merupakan sumber hukum sehingga SK itu harus dikesampingkan,” ujar Ferdinandus saat membacakan amar putusannya.

Dari putusan yang ada, pihak PDAM dan Hanny Layantara masih belum bersikap, apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak.

Kabag Hukum PDAM Surya Sembada, Muhammad Rizky, mengaku kecewa atas putusan majelis hakim yang diketuai Ferdinadus. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam amar putusan telah mencederai rasa keadilan dan menyesatkan.

Hakim Ferdinandus dianggap telah melupakan sejarah perjuangan rakyat Indonesia dengan menghilangkan Cagar Budaya bekas Peninggalan Markas TKR yang saat ini dipakai sebagai Kantor Pelayanan PDAM.

“Putusan ini tidak relevan, semua bukti-bukti kami diabaikan termasuk SK Walikota terkait Cagar Budaya. Kini sejarah akan hilang begitu saja dengan putusan hakim,” tandas Rizky usai sidang.

Pihak PDAM akan menempuh upaya hukum atas putusan hakim. “Tapi kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan dan walikota atas putusan ini,” sambungnya.

Sengketa kantor PDAM di Jalan Basuki Rachmat terjadi sejak lama. Persoalan ini berawal dari gugatan Siti Fathjyah dan PDAM dinyatakan kalah dan diperintahkan memberikan salah satu aset negara itu ke Siti Fatiyah. PN Surabaya sempat mengeluarkan surat penetapan eksekusi nomor 10/EKS/2012/PN.SBY atas nama Siti Fatiyah.

Namun akhirnya Siti Fathiyah meninggal dunia usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan akta otentik oleh Polrestabes Surabaya.

Sepeninggal Siti Fathiyah, akhirnya muncul nama Hanny Layantara yang mengklaim telah membeli kantor PDAM Basra dari ahli waris Siti Fathiyah.

Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Johanes Limardi, Hanny Layantara mengajukan gugatan dan akhirnya mendapatkan surat penetapan eksekusi dengan nomor 93/EKS/2013/PN.SBY.